FORUM SOLIDARITAS MAHASISWA DAN PELAJAR PEDULI RAKYAT PAPUA GELAR AKSI KECAM PELANGGARAN HAM DI PAPUA
Makassar, New-net24.com-porum Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Peduli Rakyat Papua (FSMP-PRP) Kota Studi Makassar bersama Front “Justice for Tobias Silak” menggelar aksi damai pada Senin (16/12/2024). Aksi ini mengecam rentetan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, termasuk penembakan terhadap Tobias Silak, seorang staf aktif Bawaslu Kabupaten Yahukimo, yang dilakukan oleh personel Brimob Satgas Damai Cartenz.
Download PDF selengkapnya
Tobias Silak ditembak mati di depan Pos Brimob Sekla, Distrik Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 20 September 2024. Penembakan ini menambah panjang daftar pelanggaran HAM berat yang terus terjadi di Papua. FSMP-PRP menegaskan bahwa insiden ini adalah bukti dari pola penindasan sistematis di wilayah tersebut.
Dalam aksi ini, FSMP-PRP menyampaikan tuntutan berikut:
1. Tangkap, pecat, dan adili pelaku penembakan Tobias Silak.
2. Tarik seluruh pos Brimob dari tanah Papua.
3. Ungkap aktor intelektual di balik penembakan Tobias Silak.
4. Komnas HAM segera umumkan hasil investigasi kasus ini.
5. Hentikan operasi militer dan tarik militer organik maupun non-organik dari Papua.
FSMP-PRP juga mengecam segala bentuk investasi yang berkedok pembangunan namun merampas hak-hak masyarakat Papua. Aksi ini sekaligus menyoroti serangkaian kebijakan seperti otonomi khusus (OTSUS), pemekaran wilayah, dan proyek strategis nasional yang dinilai hanya menguntungkan korporasi dan memperparah penderitaan masyarakat adat.
Korlap aksi, Andreas Sondegau, menegaskan bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut hingga keadilan benar-benar ditegakkan di Papua. “Kami tidak akan diam atas pembantaian yang terjadi di tanah Papua. Negara harus bertanggung jawab atas setiap nyawa yang melayang akibat operasi militer dan pelanggaran HAM yang sistematis,” ujar Andreas.
FSMP-PRP juga mendesak pembubaran sejumlah satgas seperti Satgas Damai Cartenz dan Nemangkawi, yang dinilai menjadi aktor utama kekerasan di Papua. Selain itu, mereka meminta pemerintah membuka akses bagi komunitas internasional untuk memantau pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
Aksi ini berlangsung damai, dengan harapan agar suara masyarakat Papua didengar oleh pemerintah pusat dan komunitas global.
[Reporter : Andreas sondegau]
[Editor: admin redaksi]